Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon.

Penulis

  • Suleman Watianan STIA Abdul Azis Kataloka Ambon
  • Clemantina Oh. M. Rumlus Universitas Pattimura Ambon

Kata Kunci:

Peran Pemerintah Desa, Pengelolaan Mangrove, Pesisir, Desa Waiheru

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator, dan mobilisator dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhi proses tersebut. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman, penelitian ini melibatkan sepuluh informan kunci dari unsur birokrasi desa hingga representasi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi regulasi melalui sosialisasi kebijakan tingkat atas dan pemanfaatan kearifan lokal Kewang, namun masih terkendala oleh ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) yang definitif. Dalam peran fasilitator, pemerintah menyediakan dukungan administratif dan bibit tanaman, meskipun bantuan modal fisik bagi masyarakat masih dinilai terbatas. Fungsi mobilisator terimplementasi secara aktif melalui aksi penanaman massal yang melibatkan kelompok pemuda, namun aspek pengawasan terhadap limbah domestik dan penebangan liar belum mencapai tingkat optimal. Faktor koordinasi antar-lembaga menjadi kekuatan pendukung utama, sementara rendahnya kesadaran ekologis warga non-pesisir serta belum tersedianya regulasi lokal yang mengikat menjadi hambatan signifikan dalam upaya pelestarian yang berkelanjutan.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Afriyani, Asia, et al. (2017). “Keanekaragaman Vegetasi Hutan Mangrove di Pulau Payung Sungsang Banyuasin Sumatera Selatan.” Jurnal Lahan Suboptimal, 6(2).

Agustino, Leo. (2008). “Pembangunan Daerah dalam Era Reformasi.” Jurnal Administrasi Publik, 5(1).

Amal, dan Baharuddin, I. I. (2016). “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.” Jurnal Scientific Pinisi, 2(1), 1–7.

Anam, D. S. (2021). The Role of the Regional Government in the Development of Lombang Beach Tourism, Sumenep Regency. Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Arief, A. (2003). Hutan Mangrove (Fungsi dan Manfaatnya). Yogyakarta: Kanisius.

Aswenty, Musbihatin. (2021). Keanekaragaman Mangrove di Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Petangoran, Gebang, Teluk Pandan, Pesawaran. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bengen, D. G. (2002). Ekosistem dan Sumberdaya Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB.

Buwono, Yanuar Rustrianto, et al. (2015). “Potensi Fauna Ekosistem Akuatik Hutan Mangrove di Kawasan Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi.” Ekotropik, 9(2), 28–33.

Cecil, C. B., Dulong, F. T., et al. (2003). Observations on Climate and Sediment Discharge in Selected Tropical Rivers, Indonesia.

Dahuri, Rokhmin. (2003). Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dwijowijoto, R. N., dan Wrihatnolo, R. R. (2006). Manajemen Pemberdayaan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Latuconsina, Husain. (2011). “Iktiofauna di Habitat Mangrove Pantai Waiheru–Teluk Ambon Dalam.” Berkala Penelitian Hayati, 7, 59–67.

Notoatmodjo, Suhaimin Taidin. (2008). Meningkatkan Kesadaran yang Tinggi.

Patilima, Hamid. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Pietersz, Janson H., Reinhard Pentury, dan Prulley A. Uneputty. (2022). “Keanekaragaman Gastropoda Berdasarkan Jenis Mangrove pada Pesisir Pantai Desa Waiheru.” TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan, 18(2), 103–109.

Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997.

Siagian, S. P. (2009). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sihombing, Lesro Matua. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Administratif kepada Masyarakat Desa Lae Pinang. Skripsi. Universitas Medan Area.

Soekanto, Soerjono. (2017). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Amiruddin, et al. (2002). “Analisis Kesesuaian Lahan dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir Teluk Balikpapan.” Jurnal Pesisir dan Lautan, 4(3), 1–16.

Diterbitkan

25-05-2026

Cara Mengutip

Watianan , S., & Rumlus, C. O. M. (2026). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon. HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 20(1), 18–28. Diambil dari https://e-jurnal.stiaalazka.ac.id/index.php/ojs-hipotesa/article/view/139

Terbitan

Bagian

Artikel

Artikel Serupa

1 2 3 4 5 > >> 

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.