Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial “Hipotesa”

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi, kalau tidak dapat disebut yang terutama. Sentralitas dari posisi pemilihan umum dalam membedakan sistem politik yang demokratis dan bukan tampak jelas dari beberapa definisi demokrasi yang diajukan oleh para sarjana. Salah satu konsepsi modern awal mengenai demokrasi yang diajukan oleh Joseph Schumpeter dan kemudian dikenal sebagai mazhab Schumpeterian malahan menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkalasebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik untuk dapat disebut sebagai sebuah demokrasi.

Wacana konsolidasi masa untuk mendukung calon tertentu ataupun wacana untuk tidak menggunakan hak suara (Golput) pada pesta demorasi kemudian menjadi pokok baru yang menarik dikaji. Bila digambarkan sebagai sebuah spektrum, maka konsolidasi dan golput akan mengentalkan warna demokrasi dari kategori minimalis yang berwarna muda menuju ke arah maksimalis yang berwarna lebih pekat.  Dalam perspektif ini, mulai bermunculan sejumlah pertanyaan terkait capasitas dan kualitas penyelenggara terutama mereka yang bertanggungjawab dalam upaya penciptaan ketertiban dan keamanan, sehingga berbagai bentuk konflik dapat terhindari.

Konflik itu sendiri dapat didefnisikan sebagai bagian yang wajar dari sebuah masyarakat yang sehat, tetapi yang menjadi perhatian penting dalam tahun-tahun terakhir ini adalah pada bagaimana mencegah konflik, dan bukan lagi pada mencari cara-cara damai dalam pengelolaan konflik. Oleh karena itu, semua pihak harus terlibat atau lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan pihak-pihak tersebut baik secara individual maupun kelompok didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan penyelesaian masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat baik masalah pelayanan publik, masalah Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pemukiman Penduduk, maupun masalah pelayanan kesehatan masyarakat.  Atas dasar pemikiran ini maka kiranya dibutuhkan partisipasi semua pihak sehingga permasalaham-permasalahan yang dihadapi tersebut, mampu mencari solusi berdasarkan pada sebuah sistem pemerintahan yang legitimasinya bersumber dari kehendak rakyat, dan dari prinsip-prinsip harga diri manusia dalam kerangka kerja legal dan administratif.

Diterbitkan: 2015-11-16

Lihat semua terbitan